Menu

Mode Gelap
Wujudkan Mimpi Pebasket Muda Jatim, MPM Honda Jatim Gelar Honda DBL 2023 East Java Series Dukungan Mas Dion Maju Cabup Pasuruan 2024 Kian Masif

KABAR NUSANTARA · 15 Jan 2025

Evaluasi Program MBG: Menyikapi Variasi Menu, Kualitas Rasa, dan Tantangan Sistem Reimburse


Evaluasi Program MBG: Menyikapi Variasi Menu, Kualitas Rasa, dan Tantangan Sistem Reimburse Perbesar

Jakarta,Kabarpas.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sepekan terakhir. Dalam evaluasinya, Netty mencatat beberapa hal yang perlu disempurnakan, seperti variasi menu dan kualitas rasa makanan.

“Menu makanan harus lebih bervariasi, demikian pula kualitas rasanya perlu diperhatikan agar penerima MBG antusias dan tujuan pemberian MBG tercapai. Mengingat, pogram ini bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Oleh sebab itu, kendala yang ditemui di lapangan perlu segera diperbaiki agar manfaatnya dapat optimal,” ujar Netty, di gedung nusantara III, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, kata Netty, ditemukan laporan adanya sisa makanan yang cukup banyak di beberapa sekolah dikarenakan siswa tidak menghabiskan makanannya. “Penyedia MBG perlu melakukan survei menu-menu apa saja yang tidak disukai murid, sajikan porsi yang proporsional, makanan yang harus dalam kondisi hangat dan kreativitas penyajian seperti menu-menu dengan warna dan bentuk yang disukai oleh anak-anak,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

Kendala lain yang menjadi perhatian adalah infrastruktur yang belum memadai di sejumlah daerah. Beberapa wilayah, diketahui, mengalami keterbatasan dalam penyimpanan dan distribusi makanan.

“Pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan infrastruktur untuk memastikan makanan sampai dengan kualitas yang baik. Dalam informasi yang disampaikan pemerintah, 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 26 provinsi pada hari pertama pelaksanaan dengan jumlah penerima di tahap awal mencapai 600 ribu orang. Adapun, untuk daerah-daerah yang masih menunda pelaksanaan program MBG, pemerintah harus mempercepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program ini merata di seluruh Indonesia,” terang Netty.

Masalah lain yang dipaparkan Netty adalah sistem reimburse dalam pembiayaan program di mana penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pemerintah. Hal ini, kata Netty, berpotensi memberatkan penyedia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal.

“Oleh sebab itu, perlu dikawal ke depannya dan dipastikan agar hak-hak penyedia makanan yang sebagiannya adalah UMKM dapat dipenuhi dengan baik”, pungkas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini. [Ren/***].

Artikel ini telah dibaca 19 kali

Baca Lainnya

Taksi Listrik Online Evista Perpanjang Promo Potongan Tarif Rp50 Ribu

7 Februari 2025 - 04:47

MAXY Academy Resmi Memulai Digital Career Bootcamp Batch 15, Cetak Talenta Digital Masa Depan

7 Februari 2025 - 02:37

Berikan Layanan Terintegrasi Kepada Nasabah BRI, BRI Finance Berpartisipasi dalam UMKM EXPO(RT) 2025

7 Februari 2025 - 01:52

Integrasi MiiTel dan Salesforce: Solusi Mudah Analisis Panggilan Bisnis

7 Februari 2025 - 00:38

Program Experience BINUS UNIVERSITY di IIETE 2025: Menginspirasi Karier Gen Z Melalui Pengalaman Langsung

6 Februari 2025 - 23:32

Acer forBusiness: Solusi Terintegrasi dan Layanan Komprehensif untuk Pertumbuhan Bisnis dari SMB hingga Enterprise 

6 Februari 2025 - 22:27

Trending di KABAR NUSANTARA