Jakarta,Kabarpas.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sepekan terakhir. Dalam evaluasinya, Netty mencatat beberapa hal yang perlu disempurnakan, seperti variasi menu dan kualitas rasa makanan.
“Menu makanan harus lebih bervariasi, demikian pula kualitas rasanya perlu diperhatikan agar penerima MBG antusias dan tujuan pemberian MBG tercapai. Mengingat, pogram ini bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Oleh sebab itu, kendala yang ditemui di lapangan perlu segera diperbaiki agar manfaatnya dapat optimal,” ujar Netty, di gedung nusantara III, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Lebih lanjut, kata Netty, ditemukan laporan adanya sisa makanan yang cukup banyak di beberapa sekolah dikarenakan siswa tidak menghabiskan makanannya. “Penyedia MBG perlu melakukan survei menu-menu apa saja yang tidak disukai murid, sajikan porsi yang proporsional, makanan yang harus dalam kondisi hangat dan kreativitas penyajian seperti menu-menu dengan warna dan bentuk yang disukai oleh anak-anak,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.
Kendala lain yang menjadi perhatian adalah infrastruktur yang belum memadai di sejumlah daerah. Beberapa wilayah, diketahui, mengalami keterbatasan dalam penyimpanan dan distribusi makanan.
“Pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan infrastruktur untuk memastikan makanan sampai dengan kualitas yang baik. Dalam informasi yang disampaikan pemerintah, 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 26 provinsi pada hari pertama pelaksanaan dengan jumlah penerima di tahap awal mencapai 600 ribu orang. Adapun, untuk daerah-daerah yang masih menunda pelaksanaan program MBG, pemerintah harus mempercepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program ini merata di seluruh Indonesia,” terang Netty.
Masalah lain yang dipaparkan Netty adalah sistem reimburse dalam pembiayaan program di mana penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dari pemerintah. Hal ini, kata Netty, berpotensi memberatkan penyedia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal.
“Oleh sebab itu, perlu dikawal ke depannya dan dipastikan agar hak-hak penyedia makanan yang sebagiannya adalah UMKM dapat dipenuhi dengan baik”, pungkas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini. [Ren/***].
