Jember, Kabarpas.com – Kabupaten Jember mencatat lonjakan investasi signifikan sepanjang 2025. Namun di saat yang sama, tekanan inflasi di daerah ini justru masih berada di atas rata-rata nasional, menandakan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas harga di tengah pertumbuhan ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, inflasi tahunan (year-on-year) Jember pada Maret 2026 mencapai 3,84 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen dan Jawa Timur 3,79 persen.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun roda ekonomi bergerak, tekanan harga di tingkat konsumen masih cukup kuat.
Sejumlah kelompok pengeluaran menjadi penyumbang inflasi, terutama sektor perawatan pribadi yang melonjak hingga 13,66 persen. Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan pada kebutuhan non-pangan yang turut memengaruhi daya beli masyarakat.
Di sisi lain, beberapa sektor justru mengalami penurunan harga. Kelompok teknologi informasi dan jasa keuangan tercatat mengalami deflasi sebesar 2,56 persen, yang sedikit meredam laju inflasi secara keseluruhan.
Sementara itu, dari sisi investasi, Jember mencatat pertumbuhan yang cukup agresif. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 2,57 triliun, naik 70,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,51 triliun.
Nilai tersebut bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029 sebesar Rp 1,85 triliun. Sektor properti dan kawasan industri menjadi penyumbang terbesar dalam capaian tersebut.
Total terdapat 457 unit usaha yang masuk ke Jember, dengan penyerapan tenaga kerja mendekati 10 ribu orang. Meski demikian, besarnya investasi ini masih menyisakan pertanyaan soal pemerataan dampak ekonomi di tingkat masyarakat.
Bupati Jember, Muhammad Fawait menyebut pengendalian inflasi terus dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi.
Ia juga menekankan pentingnya operasi pasar dan penguatan distribusi, khususnya untuk komoditas energi dan bahan pangan.
Meski berbagai langkah telah dilakukan, kombinasi antara tingginya inflasi dan pesatnya investasi menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mendorong masuknya modal, tetapi juga memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam menjaga daya beli di tengah kenaikan harga. (dan/ian).
