Jember, Kabarpas.com – Rapat koordinasi Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Jember, Senin (2/3/2026) malam, berlangsung tidak biasa. Bupati Jember Muhammad Fawait mengikuti jalannya rapat secara daring dari Makkah, di sela ibadah umroh, untuk memberi peringatan keras kepada pengelola dapur program nasional tersebut.
Di hadapan Satgas MBG dan para Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Jember, Fawait menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar pembagian makanan sekolah, melainkan investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia.
“Ini fondasi menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Jangan dipandang sebagai proyek bagi-bagi makanan saja,” tegasnya.
Namun nada paling keras muncul saat ia menyinggung dugaan pengurangan anggaran menu di lapangan. Fawait menekankan alokasi Rp10.000 untuk siswa dan Rp8.000 untuk jenjang lain merupakan hak penerima manfaat yang tidak boleh dipotong.
“Tidak boleh ada pengurangan sedikit pun. Kalau ada yang melanggar, konsekuensinya jelas,” ujarnya.
Peringatan itu muncul di tengah polemik menu MBG yang belakangan ramai dikritik masyarakat karena dinilai tidak sebanding dengan anggaran.
Selain soal kualitas menu, Fawait juga menyoroti persoalan perizinan dapur. Ia menyebut masih ada SPPG yang beroperasi tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan persyaratan teknis lain.
“Program sebesar ini harus dijalankan dengan tata kelola yang benar. Jangan sampai mengorbankan keselamatan penerima,” katanya.
Pj Sekda Jember sekaligus Ketua Satgas MBG, Ahmad Helmi Luqman mengungkapkan temuan di lapangan menunjukkan sekitar 50 dapur belum mengantongi SLHS. Sejumlah dapur bahkan diminta memperbaiki kualitas air dan infrastruktur sebelum diizinkan beroperasi penuh.
“Kualitas tidak bisa ditawar. Termasuk kewajiban menyimpan sampel makanan untuk pengawasan,” ujarnya.
Meski pengawasan diperketat, pemerintah daerah melihat program MBG sebagai mesin ekonomi baru bagi Jember. Fawait memperkirakan akan ada sekitar 270 dapur SPPG beroperasi, dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 15 ribu orang.
Belum lagi dampak bagi petani, UMKM, hingga sektor distribusi pangan yang akan ikut bergerak. Ia bahkan menyebut perputaran dana MBG di Jember bisa menembus Rp4 triliun, angka yang hampir menyamai APBD kabupaten tahun ini.
“Perputaran ekonomi akan terasa sampai ke desa-desa,” katanya.
Untuk mengantisipasi penyimpangan, Pemkab Jember berencana menerapkan pengawasan berlapis, mulai dari rapat evaluasi bulanan, pelaporan menu harian dari dapur dan sekolah, hingga integrasi CCTV dapur dengan sistem pemantauan pemerintah daerah.
Meski rapat diwarnai kritik dan peringatan, Fawait tetap memberi apresiasi kepada dapur yang dinilai bekerja sesuai standar. Ia bahkan menjanjikan penghargaan bagi SPPG terbaik di akhir tahun.
Di balik ambisi besar program MBG, pemerintah daerah kini berpacu dengan waktu untuk memastikan dapur-dapur di Jember benar-benar mampu menyajikan gizi, bukan sekadar memenuhi target distribusi. (dan/ian).
