Buron Terpidana Korupsi Perdin 2007 Berakhir, Tersangka Ditangkap di Batas Kota Probolinggo

Reporter : Moch Wildanov

Editor : Agus Hariyanto

 

 

Probolinggo, Kabarpas.com – Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo berhasil menangkap buron terpidana kasus Korupsi perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Probolinggo Tahun 2007.

Bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI, terpidana Nanang Koentjahjono, yang sempat buron sekitar 9 tahun ini berhasil diamankan di wilayah batas kota Probolinggo. Jumat (11/9/2020)

Kasi Inteljen Kejari Kota Probolinggo, Benny Briyandono dalam rilisnya menjelaskan, dalam pelarianya pelaku selalu berpindah tempat, dan setelah mendapat info pasti pihaknya langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap tersangka.

Selanjutnya, Nanang menjalani pemeriksaan di ruang kasi intel kejaksaan negeri Kota Probolinggo dan setelah dilakukan rapid test , dibawa ke Lapas IIB Probolinggo untuk dilakukan penahanan.

“Nanang terjerat kasus korupsi perjalanan Dinas DPRD Kota Probolinggo 2007, selain Nanang ada tersangka lain yaitu Indah Wilujeng dan keduanya merupakan pasangan suami istri,” ujar Benny kepada wartawan Kabarpas.com biro Probolinggo.

Benny menambahkan, dalam kasus perjalanan dinas ini Nanang merupakan rekanan CV Indonesia Makmur dinyatakan merugikan keuangan negara kurang lebih Rp 100 Juta.

Perkara kasus korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Probolinggo ini melalui proses yang panjang, kasus penyidikan dilakukan pada tahun 2009, penyidikan dilakukan oleh tim penyidik dari tim Kejari Kota Probolinggo, dan dalam proses persidangan kasus ini ditangguhkan.

Setelah putusan kasasi sudah keluar dari Mahkamah Agung pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 50 juta. Dan Nanang melarikan diri saat hendak dilakukan eksekusi.

“Terpidana dituntut pada 21 Oktober 2010 dengan dakwaan Primer pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU RI 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsider pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU RI nomor 20 tahun 2001 serta UU RI Nomor 48 tahun 2009 dan UU RI nomor 8 tahun 1981,” tutupnya. (wil/gus).