Jember, Kabarpas.com – Pemprov Jatim bergerak cepat merespons laporan Bupati Jember Muhammad Fawait terkait dampak banjir hebat yang melanda wilayahnya. Atas instruksi Gubernur Khofifah Indar Parawansa, tim teknis dari PU Bina Marga dan BPBD Jawa Timur turun langsung ke Jember untuk meninjau kerusakan infrastruktur dan menyusun langkah penanganan bersama Pemerintah Kabupaten Jember.
Peninjauan dipimpin Pj Sekretaris Daerah Jember Akhmad Helmi Luqman dengan menyasar sejumlah titik kritis, terutama jembatan putus dan jalan rusak akibat terjangan banjir, di antaranya jembatan gantung di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi, jembatan Cempaka di Desa Pakis, jembatan bambu di kawasan perkebunan Kecamatan Panti, serta jembatan di samping Balai Desa Karangpring.
Di lokasi jembatan gantung Jubung, terlihat struktur penghubung antar desa itu terputus akibat luapan sungai. Peristiwa serupa tercatat telah terjadi dua kali dalam beberapa tahun terakhir, menandakan kerentanan infrastruktur di kawasan tersebut terhadap banjir besar.
Helmi menyebut banjir yang terjadi kali ini merupakan salah satu yang paling ekstrem dalam satu dekade terakhir.
“Banjir beberapa hari lalu sangat luar biasa. Curah hujan tinggi berdampak pada ribuan kepala keluarga di Jember, sekitar 7.000 KK, serta merusak infrastruktur desa, kabupaten, hingga provinsi yang kini kita tinjau bersama,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah bersama provinsi akan memetakan tingkat kerusakan untuk menentukan skala prioritas penanganan. Langkah ini dinilai penting mengingat status tanggap darurat masih berlaku hingga 26 Februari seiring potensi hujan ekstrem lanjutan.
“Kita petakan mana yang menjadi prioritas untuk segera ditangani, baik oleh provinsi maupun kabupaten. Sambil itu, kami tetap meningkatkan kewaspadaan karena potensi hujan tinggi masih ada,” kata Helmi.
Selain inventarisasi kerusakan, Pemkab Jember juga menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kemungkinan bencana susulan dengan mendirikan posko kebencanaan di setiap kecamatan dan desa, serta dapur umum di titik rawan.
Hasil asesmen awal menunjukkan dampak luas, mulai dari kerusakan dam, sedikitnya tiga jembatan, hingga ratusan hektare lahan pertanian yang terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebut akan memberi prioritas kepada Jember dalam program perbaikan infrastruktur pascabanjir.
Dari sisi teknis, tim PU Bina Marga Jatim menemukan sejumlah persoalan konstruksi yang memperparah dampak banjir. Kasi Pembangunan UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Jatim, Budi Hartono, menjelaskan salah satu penyebab kerusakan adalah kapasitas jembatan yang tidak sebanding dengan lebar sungai.
“Penampang sungai di Jembatan Cempaka sekitar 16 meter, tetapi lebar jembatannya hanya sekitar 12 meter. Saat banjir dengan ketinggian dua meter saja sudah tidak mampu menampung debit air,” ujarnya.
Ia menilai jembatan tersebut perlu diperpanjang sekaligus diperlebar karena menjadi penghubung penting antar dusun. Sementara di wilayah lain seperti aliran Kali Bedadung, kerusakan terjadi akibat tingginya debit air dan posisi jembatan yang kurang tinggi sehingga mudah tergerus abrasi.
“Untuk langkah selanjutnya masih kami kaji bersama pemerintah kabupaten dan provinsi,” kata Budi.
Langkah progresif ini menandai penguatan kolaborasi antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Jember dalam percepatan pemulihan pascabanjir. Penanganan terintegrasi tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga meningkatkan ketahanan infrastruktur dalam menghadapi bencana di masa mendatang. (dan/ian).
