Jember, Kabarpas.com – Bupati Jember Muhammad Fawait memanfaatkan agenda Bunga Desaku hari kedua di Kecamatan Mumbulsari untuk bertatap muka langsung dengan pelaku UMKM, pedagang mlijo, dan petani. Pertemuan yang berlangsung di Balai Desa Suco, Selasa (7/4/2026), menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat akar rumput.
Dalam kesempatan itu, Fawait menegaskan bahwa pemerintah daerah mulai memberi perhatian lebih serius terhadap pelaku ekonomi kecil yang selama ini dinilai kurang tersentuh kebijakan.
Ia memperkenalkan sejumlah program, salah satunya “Mlijo Cinta” yang disertai keringanan bunga pinjaman bagi pelaku UMKM dan pedagang keliling.
“Saya tahu bertahun-tahun UMKM dan mlijo kurang mendapat perhatian. Padahal saat krisis, mereka yang jadi garda terdepan menyelamatkan ekonomi,” ujar Fawait di hadapan peserta.
Ia meminta bantuan yang diberikan tidak disalahgunakan, termasuk fasilitas rombong dalam program Mlijo Cinta agar tidak diperjualbelikan.
Selain sektor ekonomi, Fawait juga menekankan pentingnya penyebaran informasi program kesehatan. Ia menyebut Pemkab Jember telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
“Kalau sakit atau hamil, jangan takut ke rumah sakit. Semua ditanggung Pemkab Jember,” katanya.
Ia pun meminta masyarakat yang hadir untuk turut menyosialisasikan program tersebut kepada lingkungan sekitar.
Dialog berlangsung dua arah. Perwakilan kelompok tani, Abdul Khodir, menyampaikan sejumlah aspirasi langsung kepada bupati. Ia mempertanyakan belum adanya insentif bagi kelompok tani, berbeda dengan RT/RW yang telah mendapatkan dukungan anggaran.
Selain itu, ia juga meminta agar program pupuk organik kembali diperkuat serta perbaikan jalan usaha tani (JUT) diprioritaskan guna memudahkan distribusi hasil panen.
Menanggapi hal itu, Fawait menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih memprioritaskan peningkatan produktivitas melalui program optimalisasi lahan (oplah).
Pada 2025, program tersebut mencakup sekitar 4.400 hektare lahan dengan melibatkan 107 kelompok tani. Sementara pada 2026, targetnya meningkat menjadi 7.000 hektare dengan 350 kelompok tani.
Di sisi lain, dukungan alat dan infrastruktur juga mulai digelontorkan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp38 miliar untuk alat dan mesin pertanian (alsintan) pada 2025, serta membangun 100 titik irigasi pompa.
Namun untuk pembangunan jalan usaha tani, Fawait mengakui belum menjadi prioritas utama.
“JUT tetap jadi perhatian, tapi saat ini kami fokus ke oplah yang langsung berdampak ke produktivitas,” ujarnya.
Terkait pupuk organik, ia justru mendorong kelompok tani untuk mandiri memproduksi sendiri. Menurutnya, jika pemerintah yang memproduksi, justru berpotensi menjadi pesaing bagi petani.
“Kelompok tani kami beri kesempatan untuk mengembangkan pupuk organik sendiri,” katanya.
Pertemuan ini memperlihatkan upaya pemerintah daerah membangun komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menguji respons terhadap berbagai program yang tengah dijalankan. Di satu sisi, pemerintah menawarkan intervensi konkret, namun di sisi lain, masyarakat tetap menuntut pemerataan dukungan hingga ke level paling bawah. (dan/ian).
