Jember, Kabarpas.com – Proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memasuki tahap akhir. Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa open bidding atau lelang jabatan merupakan langkah penting dalam menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan.
“Open bidding adalah sebuah keniscayaan. Regenerasi itu juga keniscayaan,” ujar Fawait saat ditemui di sela kegiatan Bunga Desaku di Kecamatan Panti, Minggu (26/10/2025).
Menurutnya, sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk segera mengisi jabatan tersebut melalui mekanisme seleksi terbuka yang transparan.
“Memang ada beberapa posisi yang masih PLT karena kekurangan pejabat definitif. Tahun ini kita sudah melaksanakan open bidding, dan tinggal menunggu pengumuman hasilnya,” jelasnya.
Bupati Fawait menambahkan, pelaksanaan seleksi dilakukan bertahap, menyesuaikan dengan rencana perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemkab Jember.
“Kita tidak bisa sekaligus. Karena nanti akan ada SOTK baru, jadi kita tata dulu dengan baik. Tahun 2026 akan ada open bidding lagi untuk posisi-posisi lain,” terangnya.
Fawait menegaskan, pemerintah tidak ingin gegabah mengisi seluruh jabatan sekaligus tanpa memperhitungkan struktur organisasi yang sedang disesuaikan.
“Kalau open bidding dilakukan berlebihan sebelum SOTK baru, justru berisiko. Jadi tahun ini fokus untuk OPD yang tidak mengalami penggabungan, agar penempatannya tepat,” ujarnya.
Diketahui, Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 telah memasuki tahap uji kesehatan pada 21 Oktober lalu. Empat jabatan kepala OPD yang dilelang antara lain:
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
Fawait menyebut hasil akhir seleksi akan diumumkan dalam waktu dekat. Pejabat terpilih dijadwalkan mulai aktif pada akhir Desember 2025.
“Setelah pengumuman nanti, kita akan evaluasi kembali kebutuhan pejabat struktural. Kalau masih kurang, akan kita anggarkan lagi di tahun 2026 agar semua posisi strategis terisi,” pungkasnya. (dan/ian).
