Jember, Kabarpas.com – Di tengah sorotan sejumah fraksi soal serapan anggaran, Bupati Fawait menegaskan dua langkah strategis, yaitu mempercepat pembukaan Sekolah Rakyat skala besar dan merapikan manajemen anggaran yang tersendat akibat kebijakan efisiensi nasional dan lambatnya proses pengadaan.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Bupati Fawait menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas pendidikan daerah. Pemkab Jember memastikan dua lokasi telah disiapkan sebagai sarana pendidikan gratis berbasis pemberdayaan masyarakat.
Sekolah Rakyat tahap 1, berada di kawasan Patrang. Berlokasi di lahan eks Balai Pengembangan Pendidikan, Jl. dr. Soebandi. Sekolah dengan kapasitas 100 siswa ini mulai beroperasi pada 15 Agustus 2025. Tercatat, ada 97 anak (50 jenjang SMP, 47 jenjang SD) yang sudah terdaftar.
Fawait menyebut sekolah tersebut sudah memulai kegiatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah dan berjalan baik.
Ada lagi, Sekolah Rakyat di Barat Jember Sport Garden, dengan kapasitas 1.000 yang saat ini masuk tahap pemenuhan administrasi perizinan, dokumen lingkungan, serta pembersihan dan pematangan lahan.
“Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat. Kami pastikan satu sudah berjalan, dan satu lagi sedang kami percepat agar dapat dibuka pada 2026,” tegas Bupati.
Dalam kesempatan yang sama, Fawait juga menjawab pandangan Fraksi Gerindra, NasDem, PKS, PKB, PDI Perjuangan, dan Golkar Amanah mengenai masih rendahnya realisasi anggaran tahun 2025.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran bukan karena lambannya kinerja perangkat daerah, melainkan karena dua faktor utama. Yaitu, Kebijakan Efisiensi Nasional melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran berdampak langsung pada kegiatan daerah di awal tahun.
Kedua, banyak kegiatan masuk tahap pengadaan di triwulan IV. Beberapa kegiatan baru masuk proses pengadaan pada akhir tahun, sehingga belum dapat dicairkan.
“Kami sependapat bahwa percepatan sangat penting. Penumpukan pekerjaan di akhir tahun bisa memengaruhi kualitas. Karena itu kami mempercepat penyusunan dokumen perencanaan dan proses pengadaan,” jelas Fawait.
Bupati menyebut pihaknya telah mengambil langkah korektif untuk menghindari lonjakan pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Langkah-langkah itu meliputi percepatan penyusunan dokumen perencanaan, peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah, penguatan pengendalian dan pengawasan lapangan.
Meski musim hujan berpotensi menghambat pekerjaan fisik, Fawait menegaskan pemerintah tetap menjaga kualitas hasil pekerjaan dan memastikan penyelesaiannya tepat waktu.
“Kami terus memperbaiki pola kerja dan manajemen agar serapan anggaran meningkat, kualitas pembangunan terjaga, dan kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan,” ucapnya. (dan/ian).
