BPJAMSOSTEK Pasuruan Gelar Sosialisasi Program Terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Pasuruan, Kabarpas.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK Pasuruan melakukan sosialisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan Pengelolah kawasan industri PIER di masa pandemi ini digelar dengan mematuhi protokol kesehatan (Prokes) ketat. Kamis (10/6/2021).

Kegiatan ini digelar dengan diikuti oleh 20 peserta Luring dan daring lebih kurang dari 100 peserta mengikuti melalui aplikasi video conference.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut antara lain Asisten Deputi Direktur Wilayah Bidang Pelayanan Jawa Timur Cahyaning Indriyasari, Arie Fianto Syofian Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Pasuruan, Syaiful Anwar Rahman Arif Selaku Kabid pelatihan kerja dan Produktivitas juga selaku Plt Kabid HI dan Jaminan sosial Disnaker Kabupaten Pasuruan, serta turut hadir juga Sudarto selaku Kepala Divisi PIER Industri Pasuruan dan termasuk Ketua Apindo Kabupaten Pasuruan Hendro beserta jajaran.

Program Jaminan Kehilang Pekerjaan (JKP) ini merupakan program terbaru BPJAMSOSTEK melengkapi empat program sebelumnya yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)

Asisten Deputi Direktur Wilayah Jawa Timu Bidang Pelayanan, Cahyaning Indriyasari dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa program JKP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beliau juga menyampaikan secara detail bahwa peserta yang berhak dalam mengikuti program JKP harus memenuhi persyaratan antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), usia belum mencapai 54 tahun, mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan baik PKWTT maupun PKWT.

“Peseta pada perusahaan skala menengah dan besar terdaftar 5 program (JKK,JKM,JHT,JP,JKN) sedangkan peserta pada perusahaan skala kecil dan mikro terdaftar 4 program (JKK, JKM, JHT, JKN),” ucapnya.

Sementara Arie Fianto Syofian, Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Pasuruan menegaskan kepada para peserta di kegiatan tersebut bahwa program JKP ini dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi resiko akibat pemutusan hubungan kerja hingga mereka mendapatkan pekerjaan kembali.

“Sedangkan iuran program JKP sendiri sebesar 0,46 persen yang terdiri dari subsidi iuran pemerintah 0,22 persen dan rekompisi iuran program JKK 0,14 perse dan JKM 0,10 persen dengan batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5juta,” ujarnya.

“Manfaat lainnya yaitu kewenangan pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja di Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan manfaat uang tunai diberikan paling banyak 6 bulan yaitu 45 persen dari upah 3 bulan pertama dan 25 persen upah 3 bulan berikutnya,” sambungnya.

Selain itu, dijelaskan bahwa program JKP ini bisa didapatkan oleh peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan syarat sudah membayar iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan dimana 6 bulan dibayar berturut-turut, periode pengajuan sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak diPHK.

“Peserta penerima manfaat JKP harus memenuhi kriteria seluruh peserta dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami PHK dengan ketentuan memenuhi syarat eligibilitas masa iuran dan kepesertaan dan bersedia bekerja kembali,” pungkasnya. (DIT/MEL).