Probolinggo, Kabarpas.com – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo menggelar Forum Konsultasi Publik (RKP) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo.
Kegiatan ini diikuti oleh 200 orang peserta terdiri sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, Pertuni, akademisi serta perguruan tinggi di Kabupaten Probolinggo.
FKP RPD 2024-2026 yang dibuka oleh Plt Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo dr Mansur ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo Hj Nunung Timbul Prihanjoko serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama hasil FKP RPD Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026 oleh Plt Asisten Administrasi Umum dr Mansur, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Hj Nunung Timbul Prihanjoko, Kepala Bapelitbangda Santiyono serta unsur MUI, CSR, perguruan tinggi dan Pertuni Kabupaten Probolinggo.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Santiyono menyampaikan rencana pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo tetap mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur serta RPJMD Kabupaten Probolinggo. Mengingat RPJMD berakhir tahun 2023, maka pembangunan 5 tahun kemarin dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi itu akan dijadikan dalam perumusan tahun 2024-2026.
“Kegiatan RPD ini sudah cukup lama dan 2 bulan berjalan. Namun tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan di atasnya. RPD ini harus selesai di bulan Pebruari 2023. Setelah itu nanti akan ditetapkan cukup dengan Peraturan Bupati (Perbup),” ungkapnya.
Menurut Santiyono, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo. IPM Kabupaten Probolinggo saat ini masuk di urutan sedang dan harapannya skornya bisa mencapai 70 sehingga bisa masuk kategori tinggi.
“Tapi ini bukan semata-mata tugas dari kami Bapelitbangda, namun semua unsur termasuk tingkat pengusaha. Demikian pula dengan indek pendidikan harus ada peran serta dari keluarga. Karena keinginan terhadap pendidikan dari keluarga itu besar peranannya,” jelasnya.
Santiyono menerangkan Pemerintah Daerah sudah melakukan perubahan-perubahan supaya investor bisa berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Probolinggo. Harapannya bisa membuka lapangan kerja. Namun kebutuhan skillnya seperti apa ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
“Penduduk miskin awalnya 18 persen dan sekarang berkisar 16 persen. Bahkan kemiskinan ekstrem yang awalnya 4,3 persen sekarang menurun menjadi 3,16 persen. Ini wujud Pemerintah Daerah bersama seluruh masyarakat ingin melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh Santiyono mengajak semuanya mulai dari tingkat desa hingga kabupaten untuk bersama-sama bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Dengan kemiskinan rendah, maka desa itu akan mandiri.
“Untuk stunting juga mengalami penurutunan dari awalnya di urutan 38 sekarang di urutan 23. Targetnya stunting di tahun 2024 menjadi 24 persen sebagaimana amanat dari Bapak Presiden Jokowi. Permasalahannya, kami selama ini kesulitan melakukan updating data,” terangnya..
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo mengungkapkan dengan memperhatikan kondisi perkembangan pembangunan daerah, kabupaten/kita sekitar dan provinsi serta nasional, maka disampaikan isu strategis yang dapat dijadikan logframe dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.
“Diantaranya pengentasan kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrem yang harus 0% pada tahun 2024 sesuai target nasional, kualitas daya saing sumber daya manusia pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, reformasi birokrasi, pencapaian standar pelayanan minimum serta penanggulangan dan pemulihan dampak Covid-19,” ujarnya.
Sedangkan Plt Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo dr Mansur mengatakan tahun 2023 merupakan akhir masa dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah.
“Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir tahun 2022 dan 2023 agar menyusu. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026. Dan harus diselesaikan Pebruari tahun 2023 yang akan datang,” katanya.
Melalui kegiatan ini Mansur mengingatkan kepada semua pihak dari jajaran birokrasi, pengusaha, BUMN/BMUS, perguruan tinggi, kelompok masyarakat dan seluruh stakeholder masyarakat Kabupaten Probolinggo.
“Dalam tahun 2023 merupakan tahun pengabdian terakhir dalam mencapai visi misi 2018-2023. Sebagai bahan evaluasi dan capaian kinerja Pemerintah Daerah tentunya dijadikan rujukan untuk dapatnya ditingkatkan,” jelasnya.
Menurut Mansur, adapun program prioritas pembangunan daerah diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kemiskinan, bidang infrastruktur dan investasi serta bidang tata kelola pemerintahan.
“Kami berharap yang sebanyak-banyaknya saran dan masukan yang konstruktif guna lebih sempurna ya rancangan Pembangunan Daerah 2024-2026 Kabupaten Probolinggo semata-mata tujuan kita sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciptakan kebersamaan rasa gotong royong, saling membantu, sambung rasa, saling memiliki Kabupaten Probolinggo yang kita cintai bersama,” pungkasnya. (len/ian).
