Menu

Mode Gelap
Wujudkan Mimpi Pebasket Muda Jatim, MPM Honda Jatim Gelar Honda DBL 2023 East Java Series Dukungan Mas Dion Maju Cabup Pasuruan 2024 Kian Masif

Kabar Sidoarjo · 26 Sep 2023 16:18 WIB ·

Amin Balbaid Ajak Wujudkan Kesejahteraan Petani Jemput Swasembada Pangan


Amin Balbaid Ajak Wujudkan Kesejahteraan Petani Jemput Swasembada Pangan Perbesar

Sidoarjo, Kabarpas.com – Politisi Partai NasDem Amin Ahmad Balbaid mendorong pemerintah untuk memberikan fasilitas BPJS ketenagakerjaan gratis untuk petani dan buruh tani di Jakarta Timur.

Hal itu disampaikan Amin Balbaid bacaleg Nasdem dapil V Jakarta Timur dalam memperingati Hari Tani Nasional ke-63 yang diperingati tiap tanggal 24.k

Amin mengatakan, sebelum menjadi rimba beton, Jakarta Timur adalah hamparan sawah. Belakangan, makin sulit menemukan sawah di Jakarta Timur karena tanah telah berubah menjadi bangunan.

Minimnya, lahan atau area persawahan itu tentu berbanding dengan jumlah petani dan buruh tani yang ada. Apalagi sektor pertanian adalah garda terdepan perekonomian untuk mewujudkan swasembada pangan.

Menurutnya, sudah sepatutnya jumlah petani dan buruh tani yang hanya segelintir di Jakarta Timur dapat dicover BPJS Ketenagakerjaan oleh pemerintah setempat. Mengingat, dari mereka tumbuh jutaan ekonomi dan UMKM yang menopang pendapatan daerah.

“Saya harap dalam momentum hari tani nasional ini pemerintah daerah dapat memberikan sumbangsih untuk para pahlawan ekonomi yakni Petani dan buruh Tani berupa BPJS ketenagakerjaan gratis, meski tidak seterusnya setidaknya ada garansi beberapa bulan untuk mereka,” kata Amin Balbaid dalam keterangannya, Senin (25/9).

Menurutnya, jaminan BPJS ketenagakerjaan BPJS kesehatan juga harusnya diperoleh petani dan buruh tani. Amin mengakui selama ini pemerintah hanya fokus terhadap bantuan-bantuan yang bersifat kelompok seperti mesin bajak sawah dan lain sebagainya.

“Kebutuhan personal petani dan buruh tani ini juga tak kalah penting apalagi menyangkut kesehatan dan keselamatan mereka,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa berdaulat pangan dapat diartikan pemerintah daerah berhak menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang menjamin hak pangan masyarakat dalam menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

“Dalam perwujudan kedaulatan pangan tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat kedaulatan pangan yaitu peralihan lahan pertanian, infrastruktur yang kurang menunjang, lambatnya penerapan teknologi, distribusi pupuk yang kurang lancar,” terangnya.

Amin menambahkan untuk mendukung keberlanjutan sistem pangan, penerapan sistem pertanian ramah lingkungan juga menjadi hal krusial sebagai model pertanian masa depan yang akan mendukung ekonomi hijau.

Penerapan ekonomi hijau adalah salah satu strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari middle income trap.

“Dengan tetap memperhatikan lingkungan, pendekatan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon,” tutup Amin. (ar/gus).

Artikel ini telah dibaca 48 kali

Baca Lainnya

Persiga Trenggalek Cukur Plontos NEA Tulungagung 5-0

9 Desember 2023 - 20:09 WIB

Sepanjang 2023, 96% Pengaduan Masyarakat Berhasil Ditindaklanjuti Itjen Kemenag

9 Desember 2023 - 16:43 WIB

Harga Cabe Naik, Penjual Makanan Lalapan di Pasuruan Geleng-geleng Kepala

9 Desember 2023 - 07:41 WIB

Jumat Berkah, Mbok Singgah Berbagi Nasi Kotak Kepada Tukang Becak dan Pak Ogah

8 Desember 2023 - 16:58 WIB

Cukup Seri Lawan Naga Emas Asri, Persiga Trenggalek Juara Grup D Leg 1

8 Desember 2023 - 16:29 WIB

Pemkot Pasuruan Gelar Inovasi Pelayanan Publik 2023

8 Desember 2023 - 16:13 WIB

Trending di Kabar Pasuruan