Jember, Kabarpas.com – DPRD Kabupaten Jember menggelar Rapat Paripurna pada Jumat (16/11/2025) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Forum tersebut menjadi ruang bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan apresiasi, memberikan catatan strategis, sekaligus menegaskan arah kebijakan yang diharapkan memperkuat pembangunan daerah tahun mendatang.
Usai mendengarkan seluruh pandangan fraksi, Bupati Jember menegaskan bahwa garis besar masukan legislatif sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Saya semakin optimis pembangunan Jember tahun depan meningkat signifikan. Eksekutif dan legislatif hampir seratus persen berada dalam pemikiran yang sama, terutama pada sektor pertanian, UMKM, dan pendidikan,” ujar Bupati Fawait.
Seluruh fraksi memberikan apresiasi atas sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Jember, terutama terkait Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai hampir 99 persen. Kemudian, rencana pengembangan layanan Home Care yang mulai berjalan pada Januari 2026, dan kebijakan sosial seperti insentif bagi puluhan ribu guru ngaji, serta program kuliah gratis bagi warga tidak mampu.
Di bidang pendidikan, fraksi-fraksi menilai keberhasilan Pemkab Jember memperoleh bantuan rehabilitasi ruang kelas terbesar secara nasional, dengan dukungan pusat mencapai Rp90 miliar pada 2025, merupakan bukti kuat kolaborasi eksekutif dan legislatif.
Meski memberikan apresiasi, sejumlah fraksi juga mengajukan catatan konstruktif, terutama mengenai penguatan layanan kesehatan dasar, percepatan integrasi data kesehatan, pengendalian klaim BPJS agar perluasan UHC selaras dengan peningkatan kualitas layanan.
Terkait kebijakan pembangunan, fraksi menyoroti pentingnya keberlanjutan program pemberdayaan seperti Gerobak Cinta dan Beasiswa Cinta Bergema, serta percepatan pengembangan Bandara Notohadinegoro untuk mendukung pertumbuhan investasi.
Langkah Bupati menolak kenaikan pajak daerah meskipun dana transfer pusat menurun signifikan mendapatkan apresiasi banyak fraksi. Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
Fraksi mendorong Pemkab melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak, penertiban reklame, penutupan kebocoran penerimaan, serta penyempurnaan strategi teknis agar peningkatan PAD lebih terukur.
Menanggapi sorotan serapan APBD yang baru mencapai sekitar 50 persen, Bupati Fawait menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi, salah satunya terkait proses menuju penetapan Perda SOTK yang memengaruhi percepatan belanja daerah.
Rapat Paripurna tersebut menegaskan bahwa baik eksekutif maupun legislatif memiliki komitmen yang sama untuk membawa Jember menuju kemandirian fiskal, peningkatan layanan publik, serta penguatan sektor-sektor strategis pada tahun 2026.
Keselarasan pandangan ini menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk menghadirkan pembangunan yang lebih cepat, tepat, dan berdampak langsung kepada masyarakat. (dan/ian).
