Probolinggo, kabarpas.com – Pasutri (Pasangan Suami Istri) Sugeng (35) dan Dina Anggraini (21) , warga Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo kondisinya memprihaitnkan. Keterbatasan ekonomi, memaksa pasutri dikaruniai dua anak ini terpaksa menempati rumah berdinding anyaman bambu semi terbuka dan berlantai tanah.
Profesi sebagai tukang servis kulkas yang sedikit sepi sejak pandemi Covid-19 ini memaksa dirinya terkadang puasa karena tidak ada uang untuk membeli beras.
“Kalau saya untuk tidak makan tidak apa-apa, yang terpenting anak-anak saya makan, kalau suami mendapat rejeki langsung dibelikan beras,” ujar Dina Anggraini kepada Kabarpas.com.
Anggraini menambahkan, tentang bantuan pemerintah, dirinya hanya mendapatkan bantuan Pemerintah di saat masa Pendemi Covid-19 saja. “Untuk bantuan lainya belum mendapatkan,“ ucapnya.
Untuk tidur tutur Ia, dirinya beserta dua anaknya Maulina Wulandari dan Abdul Ghafur tidur di dalam rumah, sedangkan Sugeng tidur di luar (teras rumah). Kondisi rumah yang tidak semuanya tertutup dinding bambu kalau malam dingin dan banyak nyamuk dan terkadang ada Ular yang masuk rumah.
“Harus memakai kipas angin untuk mengusir nyamuk, tapi yang bikin takut terkadang ular masuk ke dalam rumah. Dan dulu anak pertama saya pernah digigit ular pak,“ sambungnya.
Sementara itu Kasi Perlindungan Jaminan sosial DInas Sosial PPPA Kota Probolinggo, Fitria Septiawati menjelaskan, berdasarkan hasil verifikasi keluarga ini pernah mendapatkan bantuan BST pada tahun 2020 hingga tahun Maret 2021, dan bantuan ini tidak dilanjutkan karena keluarga Sugeng didaftarkan penerima Bantuan Program Keluarha Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT ).
“Hasil enelurusan dan Verifikasi kami, keluarga ini sudah mendapat bantuan BST dari tahun 2020 hingga Maret 2021, dan kenapa bantuan ini tidak berlanjut karena bapak ini sudah didaftarkan di PKH dan BPNT yang akan didapatkan setiap bulan. Ini terus kita upayakan, insyaallah tahun ini bapak ini sudah mendapatkan. Dan ketika saya konfirmasi ke pendamping bapak ini sebelumnya sudah mendapat bantuan berupa uang,“ ujar Fitria.
Untuk mendapatkan program bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni ), itu ada ranahnya sendiri, bukan dari DInas Sosial, tetapi ada dinas lain biasanya Perkim.
“Kita Koordinasikan ke Dinas Perkim tetapi dengan syarat status tanah ini sudah jelas, karena setelah saya tanya ke pak Sugeng status tanah bukan atas nama sendiri masih atas nama keluarga, itu yang menjadi kesulitan kami ,“ pungkasnya. (wil/gus).
