Probolinggo, kabarpas.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2020.
Laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Setyono kepada Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin pada Senin (24/05/2021) di Auditorium Kantor BPK RI Provinsi Jatim di Sidoarjo.
Opini WTP untuk Pemkot Probolinggo tersebut merupakan yang keempat kali berturut-turut sejak tahun 2017-2020.
Agus Setyono mengapresiasi kinerja Pemkot Probolinggo atas laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan mampu mempertahankan opini WTP.
“Selamat bagi pemerintah daerah yang selama 4 tahun berturut-turut mampu meraih opini WTP. Semoga ke depan bisa mempertahankannya dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya seperti dikutip laman resmi Pemkot Probolinggo, Probolinggokota.go.id.
Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin mengungkapkan rasa syukur telah mampu mempertahankan opini WTP dalam 2 tahun kepemimpinannya.
“Bagi Pemkot, opini WTP tidak sekedar dimaknai ketiadaan kesalahan penyajian akun-akun dalam laporan keuangan, namun lebih ke arah bahwa belanja pemerintah harus mempunyai nilai manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Selasa (25/5/2021).
Habib Hadi menambahkan , hal ini sejalan dengan visi misinya yaitu membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo berkeadilan, transparan, aman dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah ini semua berkat kerja sama tim work, semua menyajikan yang terbaik dan berkat doa masyarakat Kota Probolinggo. Karena saya ingin betul-betul menjadikan pemerintahan yang lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib yang turut mendampingi Walikota menyebut fungsi kontrol anggota legislatif juga sangat maksimal.
“Predikat opini WTP merupakan salah satu indikator kepercayaan bagi kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga bisa berdampak positif bagi kepentingan masyarakat,” tutupnya.(wil/gus).
