Probolinggo, kabarpas.com – Seorang wali murid kelas X, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ( SMKN) 3 Kota Probolinggo, menduga pihak sekolah telah melakukan pungutan kepada semua siswa kelas X sebesar Rp 1 juta. Akibat tidak sepakatnya kebijakan sekolah tersebut, putrinya berinisial R tidak mendapatkan kartu ujian .
“Peristiwa ini berawal dari putri saya bercerita kalau tidak mendapatkan kartu ujian, karena belum melunasi iuran Rp 1 juta yang sudah disepakati sekolah, dan orang tua diharapkan ke sekolah untuk membicarakan permasalahan tersebut,” ujar Syafiudin AR, salah satu wali murid SMKN 3 Kota Probolinggo
Sejak awal, tambah Syafiudin, dirinya tidak sepakat kebijakan sekolah tersebut karena dianggap itu melanggar dan tidak sesuai dengan Permendikbud no 75 tahun 2016, karena termasuk pungugtan. Sebab bila itu sumbangan sifatnya tidak mengikat, dan tidak ada besaran nominal dan batas waktu dan materai 3 ribu.
“Sejak awal sekolah saya sarankan, ini sifatnya pungutan, kalau sumbangan tidak ada nilai nominal dan batas waktu serta materai,” tambahnya.
Selanjutnya ujar Syafiudin, setelah dirinya datang ke sekolah (Sabtu), putrinya sudah mendapatkan Kartu Ujian dan bisa mengikuti ujian mulai Senin (3/5/2021) kemarin. “Kok tiba-tiba dapat kartu dan bisa mengikuti ujian, ini ada indikasi pungutan,“ lanjutnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 3 Kota Probolinggo, Siti Rahma Hadi membantah kalau uang satu juta adalah pungutan, melainkan uang tersebut adalah uang sumbangan dari orang tua dan bebas menyumbang berapa.
“Itu sumbangan, dan tidak harus Rp 1 Juta, tetapi sukarela dan nominal sesuai kemampuan orang tua murid, sedangkan uang sumbangan tersebut sudah disepakati semua wali murid saat rapat pada awal ajaran baru tahun lalu. Dan kalau memang tidak berkenan menyumbang juga tidak apa apa,” ujar Siti Rahma Hadi.
Ditegaskan, untuk siswi yang bersangkutan, kini sudah mendapatkan kartu ujian dan sudah bisa mengikuti ujian mulai Senin kemarin. “Siswi tersebut sudah bisa mengikuti ujian kok,“ tutupnya. (wil/gus).
