Pasuruan, Kabarpas.com – Dukungan terhadap program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan terus mengalir. Setelah sebelumnya Ketua DPD PAN Jember menyatakan sikap mendukung, kini giliran Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember KH Madini Farouq yang memberikan apresiasi terhadap program unggulan Bupati Muhammad Fawait tersebut.
Madini Farouq atau Gus Mamak menilai Bunga Desaku bukan sekadar agenda seremonial atau forum penyerapan aspirasi formal, melainkan langkah konkret untuk memangkas jarak antara pemimpin dan masyarakat. Ia menyebut kehadiran langsung bupati di tengah warga menciptakan hubungan yang lebih kuat dibanding komunikasi yang hanya dilakukan melalui laporan atau media digital.
“Komunikasi langsung di lapangan itu membangun silaturahmi yang autentik. Ada ikatan emosional yang tercipta saat bupati hadir di tengah-tengah warga, sesuatu yang tidak bisa didapatkan jika hanya mengandalkan komunikasi searah,” ujarnya.
Menurutnya, gaya kepemimpinan yang mengadopsi pendekatan blusukan seperti yang diterapkan melalui Bunga Desaku merupakan cara paling efektif bagi seorang kepala daerah untuk memahami kondisi riil masyarakat. Dengan berkantor langsung di desa bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), bupati dapat memverifikasi berbagai laporan yang selama ini diterima di atas kertas.
“Bupati tidak boleh hanya menjadi penerima laporan di atas kertas. Dengan turun langsung ke desa, beliau bisa melihat fakta di lapangan dan memastikan kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat,” kata Gus Mamak.
Ia juga mengingatkan bahwa kunjungan langsung ke desa menjadi langkah preventif untuk menghindari laporan yang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi warga.
Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak terkait potensi pemborosan anggaran, Gus Mamak menilai program tersebut justru telah dirancang dengan perhitungan finansial yang matang. Ia bahkan melihat Bunga Desaku sebagai investasi strategis untuk menggali potensi daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Dengan turun langsung ke desa, bupati bisa mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal yang mungkin belum terpetakan. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga telah melakukan sejumlah langkah efisiensi, termasuk memangkas jumlah kendaraan dalam setiap kunjungan lapangan. Para kepala OPD, menurutnya, kini menggunakan kendaraan bersama sehingga operasional kegiatan tetap berjalan namun lebih hemat energi dan biaya.
Dukungan terhadap Bunga Desaku juga datang dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Regar Jeane Dealen Nangka. Ia menegaskan bahwa tidak semua persoalan masyarakat dapat diselesaikan hanya melalui kanal digital, karena masih ada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada lansia, masyarakat di wilayah tertentu, serta warga dengan keterbatasan literasi digital yang belum optimal memanfaatkan layanan berbasis online,” ujarnya.
Regar menilai kehadiran langsung pemerintah melalui program seperti Bunga Desaku menjadi bentuk nyata keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan memanfaatkan teknologi digital.
“Negara tidak boleh hanya menunggu laporan. Negara harus hadir langsung memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan,” katanya.
Menurutnya, pendekatan kombinasi antara pelayanan digital dan kehadiran fisik di lapangan justru menjadi model pelayanan publik yang paling adaptif. Kanal digital tetap digunakan untuk mempercepat komunikasi, namun interaksi langsung tetap diperlukan agar tidak ada warga yang tertinggal dari layanan pemerintah.
Sebelumnya, polemik mengenai Bunga Desaku mencuat setelah Ketua DPC PDI Perjuangan Jember Widarto menyarankan agar program tersebut ditiadakan dengan alasan efisiensi anggaran dan digantikan dengan komunikasi melalui media sosial atau kanal pengaduan daring.
Namun, dukungan dari sejumlah partai politik seperti PAN dan PPP menunjukkan bahwa program tersebut masih dipandang relevan dan memiliki nilai strategis dalam memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. (dan/ian).
