Probolinggo, Kabarpas.com – Sebanyak 10 desa di Kecamatan Tongas tercatat sebagai desa tercepat di Kabupaten Probolinggo dalam penyelesaian penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023.
Ke-10 desa tersebut di antaranya Desa Sumberrejo, Sumendi, Curah Dringu, Wringinanom, Sumberkramat, Tanjungrejo, Tambakrejo, Tongas Wetan, Tongas Kulon dan Klampok. Sementara 4 desa lainnya masih dalam proses meliputi Desa Bayeman, Dungun, Curahtulis dan Pamatan.
Penetapan APBDes ini diawali dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pada bulan September 2022 lalu. Kemudian ditindaklanjuti dengan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Didalamnya memuat masalah pagu Dana Desa tahun 2023. Hal itu sebagai acuan untuk kegiatan musdes.
Camat Tongas Rochmad Widiarto mengatakan musdes di masing-masing desa diikuti oleh Forkopimka Tongas, Pendamping (PD-PLD), Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Tongas, Kades dan Perangkat, BPD, PKK Desa, Bidan Desa, Kader Posyandu dan tokoh agama/tokoh masyarakat.
“Dalam kegiatan Musdes tersebut telah dipaparkan/dibacakan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sesuai dengan Pagu anggaran Dana Desa yang tertuang dalam PMK Nomor 201 Tahun 2022 sebagai bahan penyusunan APBDes 2023. Dalam Musdes tersebut juga dibacakan/dipaparkan nama-nama calon KPM BLT DD kemiskinan ekstrim di masing-masing desa,” katanya.
Rochmad menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh BPD dan Kepala Desa yang telah aktif berkoordinasi dalam pelaksanaan Musdes APBDes dan Musdes Penetapan KPM BLT DD.
“Semoga dengan Pagu Anggaran DD dan ADD yang telah disampaikan serta dipaparkan dapat meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Ke depan semoga program anggaran yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, aman dan terkendali sesuai aturan yang ada,” jelasnya.
Sementara Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Tongas Dany Indra Rudianto menyampaikan kunci suksesnya cepatnya penyelesaian penyusunan dan penetapan APBDes 2023 ini berkaitan dengan skala prioritas kegiatan non BLT (Bantuan Langsung Tunai).
“Sesuai dengan PMK 201 tahun 2022, salah satu penggunaan DD tahun 2023 untuk BLT DD minimal 10 persen dan maksimal 24 persen dari pagu Dana Desa. Jadi harus menganggarkan untuk BLT DD. Untuk sisanya dibuat program yang menjadi skala prioritas. Jangan karena keinginan tetapi karena kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya untuk penanggulangan bencana,” ujarnya.
Dany menjelaskan pada penetapan KPM BLT DD dilakukan melalui Musdes yang dipimpin oleh BPD. Karena penyelenggara Musdes adalah BPD dan semua sudah dilakukan. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan APBDes 2023. Dimana untuk BLT DD programnya ada pada penanganan kemiskinan ekstrem.
“Untuk tahun 2022 sekitar 40 persen dari pagi Dana Desa digunakan untuk BLT DD dalam penanganan dampak Covid-19. Sementara untuk tahun 2023 minimal 10 persen untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Sisanya untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.
Menurut Dany, selama ini pihaknya memang melakukan pendampingan kepada Kades baik secara kedinasan dan lebih-lebih di luar kedinasan. “Pendampingan dilakukan untuk membantu apa yang menjadi kendala sambil mensosialisasikan program dari pemerintah. Intinya tidak hanya kedinasan lebih banyak di luar kedinasan,” terangnya.
Dany menambahkan biasanya pihaknya ngopi bareng membahas terkait program apa yang akan datang sehingga muncul unek-unek yang disosialisasiakan sehingga programnya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah, 10 desa ini sudah input di Siskeudes dan diupload di OMSPAM. Berarti tinggal menunggu pencairan sebesar 40 persen untuk tahap pertama. Tiga tahun terakhir selalu terdepan dalam penyelesaian penetapan APBDes,” pungkasnya. (len/ian).
