Mudik dan Rentenir Penjebak Warga Desa [4]

Oleh : Tantan Hermansah, Doktor Bidang Sosiolog Perkotaan UI

 

(Kabarpas.com) – Adalah Ibu X. Karena keadaan ekonomi yang ngepas, dia biasa berhutang ke sana kemari. Namun namanya utang ke tetangga dan saudara, selain terbatas jumlahnya, juga terbatas interval waktunya. Tetangga atau sodara memiliki keterbatasan, di mana tidak setiap waktu ia butuh ada—apalagi dengan jumlah yang kadang di atas kebiasaan.

Itulah awal mulai Ibu x akhirnya terlibat utang yang kemudian membengkak, membesar, dan ketika akhirnya ia harus rela melepaskan asset satu-satunya yang dimiliki untuk melepaskannya dari beban tagihan.

Celah inilah yang kemudian dibidik dengan cerdik oleh para rentenir yang masuk ke desa. Sayang karena observasi ini tidak khusus menelaah fakta dan fenomena ini. Tetapi berdasarkan hasil ‘ngobrol’ dengan warga yang juga mengamati fenomena ini, para rentenir tidak hanya menawarkan ada dana yang bisa dipakai untuk menutupi kebutuhan dasar, tetapi juga “sisa”nya untuk memenuhi hasrat kesenangan. Jalan-jalan ke mall dengan membawa uang tentu lebih pede meski tidak belanja—atau akhirnya hanya jajan bakso saja.
***
Jadi dalam konteks simbiose-mutualisme itu, rentenir dan pengutang sama-sama dalam posisi yang tepat, yang akhirnya terjadi hubungan. Dalam fase pertama pinjaman, para pengutang “dilatih” untuk biasa dulu mendapatkan uang besar. Bayangkan saja, biasa hanya mendapatkan upah 200ribuan perminggu. Sekarang memegang uang 1,5 juta. Bau “harum” uang besar itu tentu merupakan pesona sendiri bagi mereka.

Dalam kolom diskusi sebagai tanggapan atas tulisan ini, beberapa isu mencuat, seperti: negara hadir, PNPM, BSM, BumDesa, dan lain-lain yang intinya sebenarnya banyak peluang yang bisa dioptimalkan oleh kita semua untuk mengadvokasi warga desa ini.

Akan tetapi justru di sini titik masalahnya.
Pertama, banyak warga desa jika mendapatkan pinjaman dari dana pemerintah, anggapannya adalah hibah yang tidak perlu dikembalikan. Karena tidak perlu dikembalikan, mereka langsung menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif.
Kedua, banyak lembaga pemerintah pun terikat atura yang ketat dan kuat dalam menyalurkan dana hibah ini. Tidak sedikit bahkan para fasilitator bantuan ini juga ada yang “main” dengan cara memotong sebagian hak warga atau memasukkan sodaranya.
Ketiga, fakta yang ditemukan di atas, merupakan realitas sosial budaya yang mengubahnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Sementara di sisi lain, program pemerintah basisnya kegiatan yang—selain pendidikan formal seperti SD, SLTP, SLTA—sangat terbatas oleh waktu, anggaran, dan sebagainya.

Lalu bagaimana? 
Saat ini, miliaran dana masuk ke desa-desa. Fase-fase awal sebagian besar alokasi untuk infrastruktur. Tentu saja, hadirnya infrastruktur ke pedesaan ini tidak kalah dilematisnya. Sebab, banyak cerita bahwa mulusnya jalan-jalan di perdesaan, alih-alih meningkatkan arus masuk dana ke desa, yang terjadi justru banyak warga menjual sawah dan ladangnya dan kemudian dibelikan sepeda motor. Lagi-lagi konsumtifisme menjadi jebakan yang kemudian potensial dimanfaatkan oleh rentenir ini.

Di sini, tentu saja meski tidak ampuh banget, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, civil society, dan masyarakat dengan sistem yang lebih solid dan komprehensif dari sebelumnya perlu dilakukan. Bagaimana formulanya, kita harus menemukannya secara bersama-sama.

Ada banyak kisah sukses (success story) yang tentu saja tidak mesti ditiru mentah-mentah dalam mengatasi masalah rentenir yang masuk ke pedesaan itu. Ada yang mengoptimalkan dana masjid, BUMDesa, maupun kerjasama dengan kampus melalui program KKN sistematis. Tentu saja ini memerlukan intensitas dan ketekunan. Agar kehadiran negara benar-benar dirasakan. [tamat]

(Visited 32 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *