Dualisme Kepenggurusan PPP Kabupaten Probolinggo Mulai Memanas

Probolinggo (Kabarpas.com) – Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Probolinggo mulai memanas. Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PPP kubu Ahmad Zubairi melaporkan DPC PPP kubu Salim Quraisiy ke Polres Probolinggo. Ahmad Zubairi mengklaim kubu lawan masuk tanpa ijin ke kantor partai yang merupakan haknya di jalan raya Gending.

Ahmad Zubairi mengatakan, DPC PPP kubu Salim Quraisiy mengadakan rapat di kantor DPC PPP di Kecamatan Gending pukul 09.00 WIB. Kantor yang dia kunci rapat, kata dia, dibuka paksa untuk rapat pengurus yang dia nilai ilegal. Atas aksi itu, pada pukul 10.30 WIB pihaknya melaporkan kepada Kepolisioan Resor (Polres) Probolinggo.

“Kami melaporkan pengrusakan pintu Kantor DPC PPP. Pintu itu dalam keadaan terkunci, dan kunci ada di saya. Tiba-tiba mereka masuk untuk mengadakan rapat,” ungkap Zubairi saat ditemui sejumlah wartawan di Polres Probolinggo.

Dia mengatakan jika ada itikad baik seharusnya ada izin pada dirinya sebagai Ketua DPC PPP. Kemudian, menurutnya bisa bermusyawarah dengan baik. “Sudah diterima surat laporan itu, ada tanda terima dari Ipda Parwito. Akan segera disampaikan pada Kapolres,” imbuh Zubairi

Ahmad Zubairi menegaskan, kalau kepengurusan dia sah secara hukum, karena berada dalam barisan Djan Faridz yang mendapat putusan MA. Yakni, keputusan MA nomor 601/PDT.Sus. Parpol/2015 yang intinya mensahkan Kepengurusan Muktamar Jakarta dan ketua umumnya Djan Faridz. Sebab Muktamar Islah yang dilakukan kubu PPP Romi menurutnya abal-abal.

“Jadi Muktamar Islah itu abal-abal. Harusnya sebelum Keputusan MA ini dijalankan tidak boleh melakukan aktifitas partai. Kemenkumham juga gak boleh mengeluarkan SK”, katanya.

Menurutnya jika keputusan politik mengalahkan keputusan hukum, maka tatanan negara bisa rusak. Zubairi mencontohkan Partai Golkar mengakhiri dualisme dengan mengesahkan kubu Munas Bali. Pasalnya, Munas bali memiliki keputusan MA.

Sementara itu, kubu DPC PPP Salim Quraisiy yang berada di barisan Romi mengklaim bahwa pihaknya yang sah. Pasalnya, mereka mengantongi SK Kemenkumham. Hanya SK itulah yang berlaku sebagai syarat mengikuti Pemilu. Salim menjelaskan pernah berusaha menjalin komunikasi sebanyak dua kali, namun nihil.

“Saya sudah pernah katakan kalau sudah pegang SK silahkan, kalau tidak punya tidak usah, kenapa capek-capek menduduki kantor DPC,” tandas Salim.

Terkait laporan pengrusakan kantor DPC ke Polres, menurutnya tidak mungkin berlanjut. Karena pelapor tidak punya SK Kemenkumham, berarti tidak berhak atas kantor DPC. “Kami yang punya cantolan hukum yaitu SK Kemenkumham, kenapa harus takut kalau kami yang berhak. Kami juga tidak merusak pintu, saya pegang kuncinya,” tutup Salim.(sam/gus).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Silakan kirim info Anda